BAB I
PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG
Pada dasarnya negara-negara yang ada
di seluruh dunia, memiliki ketergantungan satu sama lainnya. Ketergantungan
tersebut dapat terjadi karena adanya kebutuhan satu negara kepada negara lain.
Adanya saling ketergantungan ini dapat terjadi dalam berbagai bidang kehidupan
bangsa dan negara.
Berbagai bidang tersebut dapat
meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, hukum dan hankam. Interaksi
dalam upaya memperoleh kebutuhan dimaksud, melahirkan motivasi dan dorongan (support) bagi setiap bangsa dan negara
untuk membangun hubungan yang harmonis atau hubungan yang saling menguntungkan
bagi kedua belah pihak melalui pendekatan dan pembukaan hubungan bilateral
(hubungan dua negara), dan Multilateral (hubungan dengan banyak negara) yang
diresmikan dengan pembukaan secara resmi hubungan diplomatik kedua negara.
Negara adalah bagaikan sebuah organisme yang tidak
bisa hidup sendiri. Negara dalam
kenyataannya selalu mendapat pengaruh dari negara-negara sekitar terutama
negara-negara tetangga disekitar wilayahnya. Oleh sebab itulah sangat penting
membina dan membangun hubungan antar negara baik dalam jumlah sedikit maupun
banyak negara, tidak lain tujuan pembangunan hubungan diplomatik suatu negara
adalah mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional suatu negara. Cita- cita bangsa
Indonesia yakni terwujudnya masyarakat yang bersatu, berdaulat, adil, dan
makmur (alinea II UUD 1945). Artinya bahwa segala upaya yang dibangun dalam
rangka kerjasama antar negara, adalah bertujuan untuk memperoleh keuntungan
politik, ekonomi, sosial budaya, hukum dan hankam. Pada akhirnya bermuara pada
terciptanya persatuan dan kesatuan (keutuhan NKRI) dari ancaman disintegrasi,
perolehan pengakuan kedaulatan dari negara sahabat, serta terwujudnya
masyarakat, bangsa dan negara yang adil dan makmur.
Untuk saat
ini organisasi-organisasi yang dibentuk antar negara baik jumlah besar
(multilateral) maupun jumlah kecil (regional) sudah sangat banyak, salah
satunya yang Indonesia turut aktif didalamnya adalah ASEAN dan PBB. Di ASEAN,
Indonesia termasuk negara-negara pendiri dari organisasi tersebut sehingga
peran Indonesia sangat penting hingga saat ini. Di dalam PBB, Indonesia
merupakan anggota yang cukup aktif dalam organisasi tersebut. Terlepas dari itu
masih banyak lagi organisasi-organisasi yang dibentuk antar negara-negara baik dalam bidang
militer, ekonomi, kemanusiaan ,dll. Salah satunya adalah NATO yang bergerak
dalam bidang militer yang dibentuk oleh
negara-negara adikuasa pemenang PD II.
Oleh sebab itulah kami akan memberikan hasil
diskusi kelompok kami mengenai analisis lingkungan eksternal sistem politik
Indonesia. Maksud dari diskusi ini
adalah agar mampu member sedikit pengertaian bagi kami mengenai lingkungan eksternal
yang
ada di Indonesia serta pengaruhnya terhadap sistem politik Indonesia
BAB II
PEMBAHASAN
ASEAN
(Association of South East Asian Nations)
(Association of South East Asian Nations)
Kerjasama
internasional adalah elemen penting dalam pelaksanaan kebijakan dan politik
luar negeri Indonesia. Melalui kerjasama-kerjasama internasional, Indonesia
dapat memanfaatkan peluang-peluang untuk menunjang dan melaksanakan pembangunan
nasionalnya. Kerjasama ASEAN memegang peran kunci dalam pelaksanaan kerjasama
internasional Indonesia karena ASEAN merupakan lingkaran konsentris pertama
kawasan terdekat Indonesia dan pilar utama pelaksanaan politik luar negeri
Indonesia.
A.
LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN ASEAN
Secara
geopolitik dan geoekonomi, kawasan Asia Tenggara memiliki nilai yang sangat
strategis. Hal tersebut tercermin dari adanya berbagai konflik di kawasan yang
melibatkan kepentingan negara-negara besar pasca Perang Dunia II. Diantaranya :
1. Persaingan antar
Negara adidaya dan kekuatan besar lainnya di kawasan antara lain terlihat dari
terjadinya Perang Vietnam.
2. Konflik kepentingan
diantara sesama negara-negara Asia Tenggara seperti “konfrontasi” antara
Indonesia dan Malaysia.
3. Klaim territorial
antara Malaysia dan Filipina mengenai Sabah
4. Berpisahnya
Singapura dari Federasi Malaysia.
Dilatarbelakangi
oleh hal itu, negara-negara Asia Tenggara menyadari perlunya dibentuk kerjasama
untuk meredakan rasa saling curiga dan membangun rasa saling percaya, serta
mendorong kerjasama pembangunan kawasan.
Sebelum ASEAN terbentuk
pada tahun 1967, negara-negara Asia Tenggara telah melakukan berbagai upaya
untuk menggalang kerjasama regional baik yang bersifat intra maupun ekstra
kawasan seperti :
æAssociation
of Southeast Asia (ASA)
æ
Malaya, Philipina, Indonesia (MAPHILINDO)
æ
South East Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO)
æ
South East Asia Treaty Organization (SEATO)
æ
Asia and Pacific Council (ASPAC)
Negeri
Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand menghasilkan rancangan Joint
Declaration, yang mencakup kesadaran akan perlunya meningkatkan saling
pengertian untuk hidup bertetangga secara baik serta membina kerjasama yang
bermanfaat di antara negara-negara yang sudah terikat oleh pertalian sejarah
dan budaya.
B. SEJARAH TERBENTUKNYA ASEAN
ASEAN adalah singkatan dari Association of
Southeast Asia Nations atau dalam bahasa indonesia disebut dengan
Perhimpunan bangsa bangsa asia tenggara, merupakan organisasi geopolitik dan
ekonomi yang anggotanya dari negara negara di wilayah asia tenggara. ASEAN
berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di kota Bangkok, Thailand.
ASEAN berdiri melalui Deklarasi Bangkok di prakarsai
oleh lima negara Asia tenggara antara lain Indonesia, Malaysia, Filipina,
Singapura, dan Thailand.
Setiap wakil negara pemkrakarsa ASEAN ikut
menandatangin deklarasi bangkok, Indonesia diwakili oleh Adam Malik, Filipina
oleh Narciso R. Ramos, Malaysia oleh Tun Abdul Razak, Singapura oleh S.
Rajaratman, dan Thailand oleh Thanat Khoman.
Isi dari Deklarasi Bangkok mempunyai 5 pokok penting, yaitu :
Isi dari Deklarasi Bangkok mempunyai 5 pokok penting, yaitu :
- Mempercepat pertumubuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara
- Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional
- Meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik,ilmu pengetahuan, dan administrasi
- Memelihara kerjasama yang erat di tengah – tengah organisasi regional dan internasional yang ada
- Meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara
ASEAN mempunyai prinsip prinsip utama, antara lain
- Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional, dan identitas nasional setiap negara
- Hak untuk setiap negara untuk memimpin kehadiran nasional bebas dari pada campur tangan, subversif atau koersi pihak luar
- Tidak mencampuri urusan dalam negeri sesama negara anggota
- Penyelesaian perbedaan atau perdebatan dengan damai
- Menolak penggunaan kekuatan yang mematikan
- Kerja sama efektif antara anggota
Anggota ASEAN yang dulunya hanya lima negara di Asia
tenggara, sekarang telah menjadi sepuluh negara, yaitu sebagai berikut
- Filipina negara pendiri
- Indonesia negara pendiri
- Malaysia negara pendiri
- Singapura negara pendiri
- Thailand negara pendiri
- Brunei Darussalam bergabung pada 7 Januari 1984
- Vietnam bergabung pada 28 Juli 1995
- Laos bergabung pada 23 Juli 1997
- Myanmar bergabung pada 23 Juli 1997
- Kamboja bergabung pada 16 Desember 1998
Bisa dikatakan saat ini anggota ASEAN adalah hampir semua negara wilayah asia
tenggara, kecuali Timor leste dan papua nugini
C.
STRUKTUR ORGANISASI ASEAN
Sruktur
ASEAN Berdasarkan Deklarasi Bengkok
Deklarasi
Bangkok menghsilkan maksud dan tujuan terbentuknya ASEAN. Selain itu,
disepakati pula tentang struktur organisasiASEAN dalam rangka mencapai tujuan
tersebut, yaitu sbb :
øSidang
tahunan para menteri luar negeri.
ø
Standing committee, komite yang bersidang di antara dua Menlu ASEAN untuk
menangani persoalan-persoalan yang memerlukan keputusan para menteri. Komite
ini beranggotakan para duta besar negara anggota.
ø
Komite tetap dan komite ad hoc (khusus), biasanya terdiri dari tenaga-tenaga
ahli dan pejabat resmi mengenai masalah-masalah yang khusus.
ø
Sekretariat nasional (Seknas) di masing-masing negara anggota ASEAN
Struktur ASEAN
Berdasarkan KTT Kuala Lumpur 1977
Dalam
KTT kedua di Kuala Lumpur bulan Agustus 1977, peserta KTT menyepakati dan
mengesahkan struktur organisasi ASEAN yang baru, yaitu :
$Pertemuan
Kepala Pemerintahan yang merupakan otoritas tertinggi ASEAN
$
Sidang tahunan para Menlu
$
Sidang para menteri ekonomi setiap 2 tahun sekali
$
Sidang para menteri sektoral
$
Standing committee
$
Komite-komite
Selama
40 tahun pendiriannya, ASEAN telah berhasil mengembangkan dan mempertahankan
stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara, serta menumbuhkan saling
percaya di antara sesama anggotanya dan para Mitra Wicara ASEAN. ASEAN juga
telah berkontribusi kepada keamanan dan kestabilan kawasan secara lebih luas di
Asia Pasifik melalui Forum Regional ASEAN (ASEAN Regional Forum/ARF)
sejak 1994. ARF mewadahi dialog dan pertukaran informasi mengenai
masalah-masalah keamanan di Asia Pasifik. Walaupun terdapat keberagaman kondisi
politik, ekonomi, dan kultural di antara negara-negara anggotanya, ASEAN telah
menumbuhkan tujuan dan arah kerjasama, khususnya dalam mempercepat integrasi
kawasan. Hal ini terlihat semakin jelas dengan disepakatinya Visi ASEAN 2020 di
Kuala Lumpur, tahun 1997, dan Deklarasi Bali Concord II di Bali, tahun
2003 mengenai upaya perwujudan Komunitas ASEAN dengan ketiga pilarnya
(politikkeamanan, ekonomi, dan sosial budaya).
Perserikatan Bangsa-Bangsa
Perserikatan
Bangsa-Bangsa atau biasa disingkat
PBB (bahasa Inggris: United Nations atau disingkat UN) adalah
sebuah organisasi internasional yang anggotanya hampir seluruh negara di dunia. Lembaga ini dibentuk untuk memfasilitasi dalam hukum internasional, pengamanan internasional, lembaga ekonomi, dan
perlindungan sosial.
Perserikatan
Bangsa-bangsa didirikan di San Francisco pada 24 Oktober 1945 setelah Konferensi
Dumbarton Oaks di Washington, DC, namun Sidang Umum yang pertama - dihadiri wakil dari 51 negara - baru berlangsung pada 10 Januari 1946 (di Church House, London). Dari 1919 hingga 1946,
terdapat sebuah organisasi yang mirip, bernama Liga Bangsa-Bangsa, yang bisa dianggap sebagai pendahulu PBB.
Sejak didirikan
pada tahun 1945 hingga 2011, sudah ada 193 negara yang bergabung menjadi anggota PBB,
termasuk semua negara yang menyatakan kemerdekaannya masing-masing dan diakui
kedaulatannya secara internasional, kecuali Vatikan. Selain
negara anggota, beberapa organisasi internasional dan organisasi antar-negara
mendapat tempat sebagai pengamat permanen yang mempunyai kantor di Markas Besar
PBB, dan ada juga yang hanya berstatus sebagai pengamat .Palestina dan Vatikan adalah negara bukan anggota (non-member states)
dan termasuk pengamat permanen (Tahta Suci mempunyai wakil permanen di PBB,
sedangkan Palestina mempunyai kantor permanen di PBB)
Sekretaris
Jenderal PBB saat ini
adalah Ban Ki-moon asal Korea Selatan yang menjabat sejak 1 Januari 2007
, menggantikan Sekretaris Jendral terdahulu, yaitu Kofi Annan dari Ghana.
Organisasi ini
memiliki enam organ utama : Majelis
Umum (majelis musyawarah
utama),Dewan Keamanan
(untuk memutuskan resolusi tertentu untuk perdamaian dan keamanan),Dewan Ekonomi dan Sosial (untuk membantu dalam mempromosikan kerjasama ekonomi, sosial
internasional dan pembangunan), Sekretariat (untuk menyediakan studi, informasi dan fasilitas
yang diperlukan oleh PBB), Mahkamah
Internasional (organ
peradilan primer), Dewan Perwalian
(yang saat ini tidak aktif).
Instansi Sistem PBB lainnya yang menonjol termasuk Organisasi
Kesehatan Dunia (WHO), Program Pangan Dunia (WFP) dan Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa(UNICEF). Tokoh masyrakat PBB yang paling terkenal
mungkin adalah Sekretaris
Jenderal PBB, saat ini Ban Ki-moon dari Korea Selatan, yang mengambil jabatan itu pada tahun 2007, menggantikan Kofi Annan. Organisasi ini didanai dari sumbangan yang ditaksir dan sukarela dari
negara-negara anggotanya, dan memiliki enam bahasa resmi: Arab, Cina,
Inggris, Perancis, Rusia, dan Spanyol
Sejarah Berdirinya PBB
Liga Bangsa-Bangsa dianggap gagal mencegah meletusnya Perang Dunia II (1939-1945). Untuk mencegah meletusnya Perang Dunia Ketiga,
yang mana tidak diinginkan oleh seluruh umat manusia, pada tahun 1945 PBB
didirikan untuk menggantikan Liga Bangsa-Bangsa yang gagal dalam rangka untuk
memelihara perdamaian internasional dan meningkatkan kerjasama dalam memecahkan
masalah ekonomi, sosial dan kemanusiaan internasional.
Rencana
konkrit awal untuk organisasi dunia baru ini dimulai di bawah naungan
Departemen Luar Negeri AS pada tahun 1939. Franklin D. Roosevelt dipercaya sebagai seorang yang pertama
menciptakan istilah "United Nations" atau Perserikatan
Bangsa-Bangsa sebagai istilah untuk menggambarkan negara-negara
Sekutu. Istilah ini
pertama kali secara resmi digunakan pada 1 Januari 1942, ketika 26 pemerintah
menandatangani Piagam Atlantik, dimana masing-masing negara berjanji untuk melanjutkan usaha perang.
Pada tanggal
25 April 1945, Konferensi PBB tentang Organisasi Internasional dimulai di San Francisco, dihadiri oleh 50 pemerintah dan sejumlah
organisasi non-pemerintah yang terlibat dalam penyusunan Piagam
Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB resmi dibentuk pada 24 Oktober 1945 atas ratifikasi Piagam oleh lima
anggota tetap Dewan Keamanan-Perancis, Republik Cina, Uni Soviet, Inggris dan Amerika Serikat-dan mayoritas dari 46 anggota lainnya. Sidang Umum pertama, dengan 51
wakil negara, dan Dewan Keamanan, diadakan di Westminster Central Hall di
London pada Januari 1946.
Kedudukan
organisasi ini awalnya menggunakan bangunan milik Sperry Gyroscope Corporation
di Lake Success, New York, mulai dari 1946 hingga 1952. Sampai gedung Markas
Besar PBB di Manhattan telah selesai dibangun.
Sejak
pendiriannya, banyak kontroversi dan kritik tertuju pada PBB. Di Amerika
Serikat, saingan awal PBB adalah John Birch Society,
yang memulai kampanye "get US out of the UN" pada tahun 1959, dan
menuduh bahwa tujuan PBB adalah mendirikan "One World Government"
atau Pemerintah Seluruh Dunia.
Setelah Perang
Dunia Kedua berakhir, Komite Kemerdekaan Perancis terlambat diakui oleh AS
sebagai pemerintah resmi Perancis, sehingga Perancis awalnya tidak
diikutsertakan dalam konferensi yang membahas pembentukan PBB. Charles de
Gaulle menyindir PBB dengan menyebutnya le machin (dalam bahasa
Indonesia: "Si Itu"), dan merasa tidak yakin bahwa aliansi keamanan
global akan membantu menjaga perdamaian dunia, dia lebih percaya pada
perjanjian/pakta pertahanan antar negara secara langsung.
Dasar Hukum Pendirian
Tak lama
setelah berdirinya PBB mencari pengakuan sebagai badan hukum internasional
supaya bisa menerima "Ganti Rugi Kepada PBB Atas Cidera yang
Dideritanya" dengan disertai pendapat dari Mahkamah Internasional (ICJ).
Pertanyaan yang muncul adalah "Apakah PBB, sebagai organisasi, memiliki
hak untuk meminta klaim internasional terhadap pemerintahan tertentu terkait
cedera yang diderita oleh PBB, yang diduga telah disebabkan oleh
negara/pemerintahan tersebut."
Pengadilan
menyatakan: Organisasi ini (PBB) berniat melaksanakan hak dan kewajiban, dan
pada kenyataannya memang mampu melaksanakan kewajiban dan menerima hak tertentu
yang hanya mungkin dapat dijelaskan jika memiliki kapasitas kepribadian
internasional yang besar dan mampu untuk beroperasi dalam ranah internasional.
... Dengan demikian, Pengadilan telah sampai pada kesimpulan bahwa Organisasi
ini (PBB) adalah Badan Hukum Internasional.
Organisasi
Sistem PBB
berdasarkan lima organ utama (sebelumnya enam--Dewan Perwalian dihentikan
operasinya pada tahun 1994, setelah kemerdekaan Palau, satu-satunya
wilayah perwalian PBB yang tersisa; Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi
dan Dewan Sosial (ECOSOC), Sekretariat, dan Mahkamah Internasional. Lima dari
enam organ utama Perserikatan Bangsa-Bangsa terletak di Markas
Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa berkedudukan di wilayah internasional di kota New York. Mahkamah Internasional berkedudukan di Den Haag, sementara
lembaga-lembaga besar lainnya berbasis di kantor PBB di Jenewa, Wina, dan
Nairobi. Lembaga PBB lainnya tersebar di seluruh dunia.
Enam bahasa
resmi PBB, yang digunakan dalam pertemuan antar pemerintah dan pembuatan
dokumen-dokumen, adalah Arab,
Cina, Inggris, Perancis, Rusia, dan Spanyol. Sekretariat dan Dewan Keamanan menggunakan dua bahasa kerja, bahasa Inggris dan Perancis, sedangkan Majelis
Umum menggunakan tiga
bahasa kerja, bahasa Inggris, Perancis dan Spanyol. Empat dari bahasa resmi adalah bahasa nasional
dari anggota tetap Dewan Keamanan (Britania Raya dan Amerika Serikat
masing-masing menggukanan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi secara de facto),
Spanyol dan Arab adalah bahasa dari dua blok terbesar bahasa resmi di luar dari
anggota permanen (Spanyol merupakan bahasa resmi di 20 negara, sedangkan Arab
di 26). Lima dari bahasa resmi dipilih ketika PBB didirikan; Arab ditambahkan
kemudian pada tahun 1973. Editorial PBB Manual menyatakan bahwa standar untuk
dokumen-dokumen bahasa Inggris adalah menggunakan Bahasa Inggris dari Inggris (British-English) dalam Ejaan Oxford, standar penulisan Bahasa Cina menggunakan aksara Cina yang disederhanakan, sebelumnya menggunakan aksara Cina tradisional sampai pada tahun 1971 ketika representasi PBB
dari China berubah dari Republik Cina ke Republik Rakyat Cina.
Majelis Umum
Majelis Umum
adalah majelis permusyawaratan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa. Terdiri dari
semua negara anggota PBB, majelis bertemu setiap tahun di bawah pimpinan yang
dipilih dari negara-negara anggota. Selama periode dua minggu awal setiap sesi,
semua anggota memiliki kesempatan untuk berpidato di hadapan majelis. Biasanya
Sekretaris Jenderal melakukan pidato pertama, diikuti oleh pimpinan dewan.
Sidang pertama diadakan pada tanggal 10 Januari 1946 di Westminster Central
Hall di London dan dihadiri oleh wakil dari 51 negara.
Ketika Majelis
Umum mengadakan pemilihan pada masalah-masalah penting, minimal diperlukan dua
pertiga suara dari seluruh anggota yang hadir. Contoh masalah penting ini
termasuk: rekomendasi tentang perdamaian dan keamanan; pemilihan anggota untuk
badan PBB; pemasukan, suspensi, dan pengusiran anggota; dan hal-hal anggaran.
Sedang masalah-masalah lain yang ditentukan cukup oleh suara mayoritas. Setiap
negara anggota memiliki satu suara. Selain hal-hal persetujuan anggaran,
resolusi tidak mengikat pada anggota. Majelis dapat membuat rekomendasi
mengenai setiap masalah dalam lingkup PBB, kecuali masalah perdamaian dan
keamanan yang berada di bawah pertimbangan Dewan Keamanan.
Dapat
dibayangkan, dengan struktur satu negara memiliki satu suara maka dapat terjadi
negara-negara yang mewakili dari hanya delapan persen populasi mampu meloloskan
resolusi dengan suara dua-pertiga (lihat Daftar negara
menurut jumlah penduduk).
Namun, karena resolusi ini tidak lebih dari sekedar rekomendasi, sulit
dibayangkan situasi dimana ketika rekomendasi dari delapan persen populasi
dunia akan diikuti oleh sembilan puluh dua persen lainnhya, jika mereka semua
menolak resolusi tersebut.
Dewan Keamanan
Dewan Keamanan
ditugaskan untuk menjaga perdamaian dan keamanan antar negara. Jika organ-organ
lain dari PBB hanya bisa membuat 'rekomendasi' untuk pemerintah negara anggota,
Dewan Keamanan memiliki kekuatan untuk membuat keputusan yang mengikat bahwa
pemerintah negara anggota telah sepakat untuk melaksanakan, menurut ketentuan
Piagam Pasal 25. Keputusan Dewan dikenal sebagai Resolusi Dewan Keamanan PBB.
Dewan Keamanan
terdiri dari 15 negara anggota, yang terdiri dari 5 anggota tetap—Cina,
Prancis, Rusia, Inggris dan Amerika Serikat—dan 10 anggota tidak tetap, saat
ini , Bosnia dan
Herzegovina, Brasil, Kolombia, Gabon, Jepang, Jerman, India, Lebanon, Nigeria, Portugal, dan Afrika Selatan. Lima anggota tetap memegang hak veto terhadap
resolusi substantif tetapi tidak prosedural, dan memungkinkan anggota tetap
untuk memblokir adopsi tetapi tidak berkuasa untuk memblokir perdebatan
resolusi tidak dapat diterima untuk itu. Sepuluh kursi sementara diadakan
selama dua tahun masa jabatan dengan negara-negara anggota dipilih oleh Majelis
Umum secara regional. Presiden Dewan Keamanan diputar secara abjad setiap
bulan.
Sekretariat
Sekretariat
PBB dipimpin oleh seorang Sekretaris
Jenderal PBB, dibantu oleh
suatu staf pegawai sipil internasional dari seluruh dunia. Tugas utama seorang
Sekretaris-Jenderal adalah menyediakan penelitian, informasi, dan fasilitas
yang diperlukan oleh badan-badan PBB untuk pertemuan mereka. Dia juga membawa
tugas seperti yang diperintahkan oleh Dewan Keamanan PBB, Majelis Umum PBB, Dewan
Ekonomi dan Sosial PBB, dan badan PBB lainnya. Piagam PBB menjelaskan bahwa
staf yang akan dipilih oleh penerapan "standar tertinggi efisiensi,
kompetensi, dan integritas," dengan memperhatikan pentingnya merekrut luas
secara geografis.
Piagam
menetapkan bahwa staf tidak akan meminta atau menerima instruksi dari otoritas
lain selain PBB. Setiap negara anggota PBB diperintahkan untuk menghormati
karakter internasional dari Sekretariat dan tidak berusaha untuk memengaruhi
para stafnya. Sekretaris Jenderal sendiri bertanggung jawab untuk pemilihan
staf.
Tugas
Sekretaris-Jenderal termasuk membantu menyelesaikan sengketa internasional,
administrasi operasi penjaga perdamaian, menyelenggarakan konperensi
internasional, mengumpulkan informasi tentang pelaksanaan keputusan Dewan
Keamanan, dan konsultasi dengan pemerintah anggota mengenai berbagai inisiatif.
Sekretariat kunci kantor di daerah ini termasuk Kantor Koordinator Urusan
Kemanusiaan dan Departemen Operasi Penjaga Perdamaian. Sekretaris-Jenderal
dapat membawa kepada perhatian Dewan Keamanan setiap masalah yang, menurut nya,
bisa mengancam perdamaian dan keamanan internasional.
Sekretaris Jendral
Sekretariat
dipimpin oleh Sekretaris
Jenderal PBB, yang
bertindak sebagai juru bicara de facto dan pemimpin PBB. Sekretaris
Jenderal saat ini Ban Ki-moon, yang mengambil alih dari Kofi Annan pada tahun 2007 dan akan memenuhi syarat untuk pengangkatan kembali ketika
masa jabatan pertamanya berakhir pada tahun 2011.
Dibayangkan
oleh Franklin D. Roosevelt sebagai "moderator dunia", posisi ini
ditetapkan dalam Piagam PBB sebagai "kepala pegawai administrasi"
organisasi, tetapi Piagam juga
menyatakan bahwa Sekretaris Jenderal dapat membawa ke perhatian Dewan Keamanan
"setiap masalah yang menurut pendapatnya dapat mengancam pemeliharaan
perdamaian dan keamanan internasional", memberikan ruang lingkup yang
lebih besar untuk posisi aksi di panggung dunia. Posisi ini telah berkembang menjadi
peran ganda dari administrator organisasi PBB, dan seorang diplomat dan
mediator menangani yang sengketa antara negara-negara anggota dan menemukan konsensus dalam menangani isu-isu
global.
Sekretaris
Jenderal diangkat oleh Majelis Umum, setelah direkomendasikan oleh Dewan
Keamanan, setiap anggota yang dapat memveto, dan Majelis Umum secara teoritis
dapat mengabaikan rekomendasi Dewan Keamanan jika suara mayoritas tidak tercapai,
meskipun smapai sekarang hal ini tidak terjadi. Pada 1996, Dewan Keamanan
mengadopsi seperangkat pedoman untuk proses seleksi yang dicetuskan oleh Duta
Permanen Indonesia untuk PBB pada waktu itu, Nugroho Wisnumurti. Pedoman
Wisnumurti (Wisnumurti Guidelines) telah mempengaruhi proses seleksi,
termasuk penggunaan surat suara berkode warna untuk memilih kandidat . Tidak
ada kriteria khusus untuk jabatan tersebut, tetapi selama bertahun-tahun, telah
diterima bahwa jabatan itu bisa dijabat untuk jangka satu atau dua dari lima
tahun, dan akan diangkat pada dasar rotasi geografis, dan bahwa
Sekretaris-Jenderal tidak berasal dari salah satu lima negara anggota tetap
Dewan Keamanan.
Mahkamah Internasional
Pengadilan
Internasional (ICJ), yang terletak di Den Haag, Belanda,
adalah badan peradilan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa. Didirikan pada tahun
1945 oleh Piagam PBB, Pengadilan mulai bekerja pada tahun 1946 sebagai penerus
ke Mahkamah Tetap Kehakiman Internasional. Statuta Mahkamah Internasional,
mirip dengan pendahulunya, adalah dokumen utama yang merupakan konstitusional
dan mengatur Pengadilan.
Hal ini
didasarkan di Istana Perdamaian di Den Haag, Belanda, berbagi gedung dengan
Akademi Hukum Internasional Den Haag, pusat swasta untuk studi hukum
internasional. Beberapa saat hakim Pengadilan adalah baik alumni atau anggota
fakultas mantan Academy. Tujuannya adalah untuk mengadili sengketa antara
negara. Pengadilan telah mendengar kasus-kasus yang berkaitan dengan kejahatan
perang, campur tangan negara ilegal dan pembersihan etnis, antara lain, dan
terus untuk mendengar kasus-kasus.
Sebuah
pengadilan yang terkait, Mahkamah Pidana
Internasional (ICC), mulai
beroperasi pada tahun 2002 melalui diskusi internasional yang diprakarsai oleh
Majelis Umum. Ini adalah pengadilan internasional pertama tetap dikenakan
dengan mencoba mereka yang melakukan kejahatan yang paling serius di bawah
hukum internasional, termasuk kejahatan perang dan genosida. ICC secara
fungsional independen dari PBB dalam hal personel dan pendanaan, tetapi
beberapa pertemuan badan ICC yang mengatur, Majelis Negara Pihak pada Statuta
Roma, diadakan di PBB. Ada "hubungan perjanjian" antara ICC dan PBB
yang mengatur bagaimana kedua lembaga menganggap satu sama lain secara sah.
Dewan Ekonomi dan Sosial
Dewan Ekonomi
dan Sosial (ECOSOC) membantu Majelis Umum dalam mempromosikan kerjasama ekonomi
dan sosial internasional dan pembangunan. ECOSOC memiliki 54 anggota, yang
semuanya dipilih oleh Majelis Umum untuk masa jabatan tiga tahun. Presiden
dipilih untuk jangka waktu satu tahun dan dipilah di antara kekuatan kecil atau
menengah yang berada di ECOSOC. ECOSOC bertemu sekali setahun pada bulan Juli
untuk sesi empat minggu. Sejak tahun 1998, ia telah mengadakan pertemuan lain
setiap bulan April dengan menteri keuangan yang menduduki komite kunci dari Bank Dunia dan Dana Moneter
Internasional (IMF).
Dilihat terpisah dari badan-badan khusus yang ia koordinasi, fungsi ECOSOC
mencakup pengumpulan informasi, menasihati negara anggota, dan membuat
rekomendasi. Selain itu, ECOSOC mempunyai posisi yang baik untuk memberikan
koherensi kebijakan dan mengkoordinasikan fungsi tumpang tindih dari badan anak
PBB dan dalam peran-peran inilah ECOSOC yang paling aktif.
Lembaga khusus
Ada banyak
organisasi dan badan-badan PBB yang berfungsi untuk bekerja pada isu-isu
tertentu. Beberapa lembaga yang paling terkenal adalah Badan Energi
Atom Internasional, Organisasi
Pangan dan Pertanian,
UNESCO (Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan
Perserikatan Bangsa-Bangsa), Bank Dunia dan Organisasi
Kesehatan Dunia.
Hal ini
melalui badan-badan PBB yang melakukan sebagian besar pekerjaan kemanusiaan.
Contohnya termasuk program vaksinasi massal (melalui WHO), menghindari
kelaparan dan gizi buruk (melalui karya WFP) dan
perlindungan masyarakat rentan dan pengungsi (misalnya, oleh UNHCR).
Piagam PBB
menyatakan bahwa setiap organ utama PBB dapat membangun berbagai badan khusus
untuk memenuhi tugasnya.
Negara anggota
Dengan
penambahan Sudan Selatan pada tanggal 14 Juli 2011, saat ini ada 193 negara
anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk semua negara yang menyatakan
kemerdekaannya masing-masing dan diakui kedaulatannya secara internasional,
kecuali Vatikan (Tahta Suci, yang memegang kedaulatan atas Vatikan, adalah
pengamat permanen).
Piagam PBB
menguraikan aturan untuk keanggotaan:
- Keanggotaan di PBB terbuka untuk semua negara cinta damai lainnya yang menerima kewajiban yang termuat dalam Piagam ini dan, menurut penilaian Organisasi, mampu dan mau melaksanakan kewajiban-kewajiban ini.
- Penerimaan dari negara tersebut kepada keanggotaan di PBB akan dipengaruhi oleh keputusan Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan.
Kelompok 77
Kelompok 77 di
PBB merupakan koalisi longgar dari negara-negara berkembang, yang dirancang untuk mempromosikan kepentingan
kolektif ekonomi anggotanya dan menciptakan kemampuan bernegosiasi bersama di
PBB yang disempurnakan. Ada 77 anggota pendiri organisasi, namun organisasi
akhirnya diperluas menjadi 130 negara anggota. Kelompok ini didirikan pada
tanggal 15 Juni 1964 oleh "Deklarasi Bersama Tujuh puluh Tujuh
Negara" yang dikeluarkan pada Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD). Pertemuan pertama dilaksanakan di Aljir pada tahun 1967, dimana Piagam Aljir diadopsi dan dasar untuk
struktur kelembagaan permanen dimulai.
Tujuan Lain
Pemeliharaan perdamaian dan keamanan
PBB, setelah
disetujui oleh Dewan Keamanan, mengirim pasukan penjaga
perdamaian ke daerah
dimana konflik bersenjata baru-baru ini berhenti atau berhenti sejenak untuk
menegakkan persyaratan perjanjian perdamaian dan untuk mencegah pejuang dari
kedua belah pihak melanjutkan permusuhan. Karena PBB tidak memelihara militer
sendiri, pasukan perdamaian secara sukarela disediakan oleh negara-negara
anggota PBB. Pasukan, juga disebut "Helm Biru", yang menegakkan
kesepakatan PBB, diberikan Medali PBB, yang dianggap dekorasi internasional
bukan dekorasi militer. Pasukan penjaga perdamaian secara keseluruhan menerima
Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1988.
Para pendiri
PBB telah mempertimbangkan bahwa organisasi itu akan bertindak untuk mencegah
konflik antara negara dan membuat perang pada masa depan tidak mungkin, namun
pecahnya Perang Dingin membuat perjanjian perdamaian sangat sulit karena pembagian dunia ke dalam
kamp-kamp yang bermusuhan. Menyusul akhir Perang Dingin, ada seruan baru bagi
PBB untuk menjadi agen untuk mencapai perdamaian dunia, karena ada beberapa
lusin konflik berkelanjutan yang terus berlangsung di seluruh dunia.
Sebuah studi
tahun 2005 oleh RAND Corp menyatakan PBB sukses di dua dari tiga upaya
perdamaian. Ini dibandingkan dengan upaya pembangunan bangsa orang-orang dari
Amerika Serikat, dan menemukan bahwa tujuh dari delapan kasus PBB damai,
dibandingkan dengan empat dari delapan kasus AS damai. Juga pada tahun 2005,
Laporan Keamanan Manusia mendokumentasikan penurunan jumlah perang, genosida
dan pelanggaran HAM sejak akhir Perang Dingin, dan bukti, meskipun tidak
langsung, bahwa aktivisme internasional-kebanyakan dipelopori oleh PBB-telah menjadi
penyebab utama penurunan konflik bersenjata sejak akhir Perang Dingin. Situasi
di mana PBB tidak hanya bertindak untuk menjaga perdamaian, tetapi juga
kadang-kadang campur tangan termasuk Perang Korea (1950-1953), dan otorisasi intervensi di Irak setelah Perang Teluk Persia di 1990.
PBB juga
dikkritik untuk hal-hal yang dirasakan sebagai kegagalan. Dalam banyak kasus, negara-negara anggota telah menunjukkan keengganan untuk mencapai atau
melaksanakan resolusi Dewan Keamanan, sebuah masalah yang berasal dari sifat
PBB sebagai organisasi antar pemerintah—dilihat oleh beberapa orang sebagai
hanya sebuah asosiasi dari 192 negara anggota yang harus mencapai konsensus,
bukan sebuah organisasi independen. Perselisihan dalam Dewan Keamanan tentang
aksi militer dan intervensi dipandang sebagai kegagalan untuk mencegah Genosida Rwanda 1994, gagal untuk menyediakan bantuan kemanusiaan
dan campur tangan dalam Perang Kongo Kedua, gagal untuk campur tangan dalam pembantaian
Srebrenica tahun 1995 dan melindungi pengungsi surga dengan mengesahkan pasukan
penjaga perdamaian ke menggunakan kekuatan, kegagalan untuk memberikan makanan
untuk orang kelaparan di Somalia, kegagalan
untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan resolusi Dewan Keamanan yang berhubungan
dengan konflik Israel-Palestina, dan terus gagal untuk mencegah genosida atau
memberikan bantuan di Darfur. pasukan
penjaga perdamaian PBB juga telah dituduh melakukan pemerkosaan anak, pelecehan
seksual atau menggunakan pelacur selama misi penjaga perdamaian , dimulai pada
tahun 2003, di Kongo, Haiti, Liberia, Sudan, Burundi dan Pantai Gading. Pada tahun 2004, mantan Duta Besar Israel untuk PBB Dore Gold mengkritik
apa yang disebutnya relativisme moral milik organisasi dalam menghadapi (dan
sesekali mendukung) genosida dan terorisme yang terjadi di antara kejelasan moral antara periode pendirian dan hari
ini. Gold juga khusus menyebutkan undangan Yasser Arafat tahun 1988 untuk berbicara dengan Majelis Umum sebagai titik yang rendah
dalam sejarah PBB.
Selain
perdamaian, PBB juga aktif dalam mendorong perlucutan senjata. Peraturan
persenjataan juga dimasukkan dalam penulisan Piagam PBB tahun 1945 dan dilihat
sebagai cara untuk membatasi penggunaan sumber daya manusia dan ekonomi untuk
menciptakan mereka. Namun, munculnya senjata nuklir yang datang hanya beberapa
minggu setelah penandatanganan piagam segera menghentikan konsep keterbatasan
senjata dan perlucutan senjata, menghasilkan resolusi pertama dari pertemuan
pertama Majelis Umum yang meminta proposal khusus untuk "penghapusan
senjata atom dari persenjataan nasional dan semua senjata besar lainnya yang
bisa digunakan sebagai pemusnah massal ". Forum-forum utama untuk masalah
perlucutan senjata adalah Komite Pertama Majelis Umum, Komisi Perlucutan
Senjata PBB, dan Konferensi Perlucutan Senjata, dan pertimbangan telah
dilakukan tentang manfaat larangan pengujian senjata nuklir, pengawasan senjata luar angkasa, pelarangan senjata kimia dan ranjau darat, perlucutan senjata nuklir dan
senjata konvensional, zona bebas-senjata-nuklir, pengurangan anggaran militer,
dan langkah-langkah untuk memperkuat keamanan internasional.
PBB adalah
salah satu pendukung resmi Forum Keamanan Dunia (World Security Forum),
sebuah konferensi internasional besar tentang efek dari bencana global dan
bencana, yang terjadi di Uni Emirat Arab, pada bulan Oktober 2008.
Pada 5
November 2010 Ivor Ichikowitz, pendiri dan ketua eksekutif Paramount Group,
mendukung seruan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon untuk dukungan, pelatihan dan peralatan yang lebih banyak untuk pasukan penjaga
perdamaian Afrika.
Ichikowitz mengatakan bahwa pasukan Uni Afrika harus mendapat dukungan yang sama dengan pasukan PBB.
Hak asasi manusia dan bantuan kemanusiaan
Penegakan hak asasi manusia merupakan alasan utama untuk didirikannya PBB.
Kekejaman dan genosida pada Perang Dunia II menyebabkan munculnya konsensus bahwa organisasi
baru ini harus bekerja untuk mencegah tragedi serupa pada masa mendatang.
Tujuan awal adalah menciptakan kerangka hukum untuk mempertimbangkan dan
bertindak atas keluhan tentang pelanggaran hak asasi manusia. Piagam PBB mewajibkan
semua negara anggota untuk mempromosikan "penghargaan universal bagi, dan
kepatuhan terhadap, hak asasi manusia" dan mengambil "tindakan
bersama dan terpisah" untuk itu. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia,
meskipun tidak mengikat secara hukum, diadopsi oleh Majelis Umum pada tahun
1948 sebagai satu standar umum keberhasilan untuk semua. Majelis secara teratur
mengambil isu-isu hak asasi manusia.
PBB dan
lembaga-lembaganya adalah badan penting dalam menegakkan dan melaksanakan
prinsip-prinsip yang diabadikan dalam Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia. Salah satu contoh adalah dukungan oleh PBB untuk
negara-negara dalam transisi menuju demokrasi. Bantuan
teknis dalam memberikan pemilu yang bebas dan adil, meningkatkan struktur
peradilan, penyusunan konstitusi, pelatihan pejabat hak asasi manusia, dan
mengubah gerakan bersenjata menjadi partai politik telah memberikan kontribusi signifikan terhadap demokratisasi di seluruh
dunia. PBB telah membantu pemilihan berjalan di negara-negara dengan sedikit
atau tanpa sejarah demokrasi, termasuk baru-baru ini di Afghanistan dan Timor Timur. PBB juga merupakan forum untuk mendukung hak perempuan untuk
berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial negara
mereka. PBB memberikan kontribusi untuk meningkatkan kesadaran konsep hak asasi
manusia melalui perjanjian dan perhatiannya terhadap pelanggaran yang spesifik
melalui Majelis Umum, resolusi Dewan Keamanan resolusi, atau Mahkamah
Internasional.
Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa yang didirikan pada tahun 2006 bertujuan untuk
mengatasi pelanggaran hak asasi manusia. Dewan adalah penerus Komisi Hak Asasi
Manusia PBB, yang sering dikritik karena memberikan jabatan tinggi kepada
negara-negara anggota yang tidak menjamin hak-hak asasi warga negara mereka
sendiri. Dewan ini memiliki 47 anggota didistribusikan secara wilayah, dengan
masing-masing masa jabatan tiga tahun, dan tidak mungkin menjabat selama tiga
kali berturut-turut. Sebuah kandidat untuk Dewan Hak Asasi Manusia harus
disetujui oleh mayoritas Majelis Umum. Selain itu, dewan memiliki aturan ketat
untuk keanggotaan, termasuk peninjauan hak asasi manusia universal. Sementara
beberapa anggota dengan catatan hak asasi manusia yang dipertanyakan telah
dipilih, hal ini lebih sedikit dari sebelumnya dengan fokus peningkatan pada
catatan hak asasi manusia masing-masing negara anggota.
Hak beberapa
370 juta masyarakat adat di seluruh dunia juga merupakan suatu fokus untuk PBB,
dengan Deklarasi tentang Hak-Hak Masyarakat Adat yang disetujui oleh Majelis
Umum pada tahun 2007. Deklarasi ini menguraikan hak-hak individu dan kolektif
untuk budaya , bahasa, pendidikan, identitas, pekerjaan dan kesehatan,
menyikapi isu-isu pasca-kolonial yang dihadapi masyarakat adat selama
berabad-abad. Deklarasi tersebut bertujuan untuk mempertahankan, memperkuat dan
mendorong pertumbuhan adat, budaya institusi dan tradisi. Deklarasi ini juga
melarang diskriminasi terhadap masyarakat adat dan mendorong partisipasi aktif
mereka dalam hal-hal yang menyangkut masa lalu, masa sekarang dan masa depan
mereka.
Dalam
hubungannya dengan organisasi lain seperti Palang Merah, PBB menyediakan makanan, air minum, tempat tinggal dan pelayanan
kemanusiaan lainnya untuk orang-orang yang menderita kelaparan, pengungsi
akibat perang, atau yang terkena bencana lainnya. Cabang kemanusiaan utama dari
PBB adalah Program Pangan Dunia (yang membantu pakan lebih dari 90 juta orang
di 73 negara), kantor Komisaris Tinggi untuk Pengungsi dengan proyek-proyek di
lebih dari 116 negara, serta proyek-proyek penjaga perdamaian di lebih dari 24
negara.
Sosial dan pembangunan ekonomi
Sasaran Pembangunan Milenium |
|
|
PBB terlibat
dalam mendukung pembangunan, misalnya oleh perumusan Pembangunan Milenium. Badan Program Pembangunan (UNDP) adalah sumber multilateral terbesar untuk bantuan hibah teknis di
dunia. Organisasi seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), UNAIDS, dan Dana
Global untuk Memerangi AIDS, Tuberkulosis dan Malaria merupakan lembaga
pemimpin dalam pertempuran melawan penyakit di seluruh dunia, terutama di
negara-negara miskin. Dana Kependudukan PBB merupakan penyedia utama layanan
reproduksi. 32 agen PBB yang bertujuan untuk memajukan pembangunan
mengkoordinasi usaha-usaha mereka lewat Grup Pembangunan PBB atau UNDG.
PBB juga
mempromosikan pengembangan manusia melalui berbagai instansi terkait, terutama
oleh UNDP. Kelompok Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF), misalnya, bersifat independen, dan
merupakan badan khusus dan pengamat dalam kerangka PBB, menurut suatu
perjanjian pada tahun 1947. Mereka awalnya dibentuk terpisah dari PBB melalui
Perjanjian Bretton Woods tahun 1944.
PBB setiap
tahun menerbitkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), beberapa negara mengukur
perbandingan peringkat oleh kemiskinan, melek huruf, pendidikan, harapan hidup,
dan faktor lainnya.
Sasaran
Pembangunan Milenium
adalah delapan tujuan yang telah disepakati seluruh negara anggota PBB untuk
mencoba mencapai pada tahun 2015. Dideklarasikan pada Deklarasi Milenium PBB
yang ditandatangani pada bulan September 2000.
Mandat
Dari waktu ke
waktu, tubuh yang berbeda dari PBB mengeluarkan resolusi yang mengandung
paragraf operasi yang dimulai dengan "permintaan" kata-kata,
"menyerukan", atau "mendorong", yang Sekretaris Jenderal
menafsirkan sebagai mandat untuk membentuk organisasi sementara atau melakukan
sesuatu. Mandat ini bisa sesedikit meneliti dan menerbitkan laporan tertulis,
atau mounting operasi pemeliharaan perdamaian besar-besaran (biasanya domain
eksklusif Dewan Keamanan).
Meskipun
lembaga-lembaga khusus, seperti WHO, yang awalnya dibentuk oleh cara ini,
mereka tidak sama dengan mandat karena mereka adalah organisasi permanen yang
ada secara independen dari PBB dengan struktur keanggotaan mereka sendiri.
Orang bisa mengatakan bahwa mandat asli hanya untuk menutupi proses pembentukan
lembaga tersebut, dan oleh karenanya lama kadaluarsa. Sebagian besar mandat
berakhir setelah jangka waktu yang terbatas dan membutuhkan perpanjangan dari
tubuh, yang mengaturnya.
Salah satu
hasil dari KTT Dunia 2005 adalah mandat (berlabel id 17171) untuk
Sekretaris-Jenderal untuk "meninjau semua mandat yang lebih tua dari lima
tahun yang berasal dari resolusi Majelis Umum dan organ tubuh lainnya".
Untuk memfasilitasi review ini dan akhirnya membawa koherensi kepada
organisasi, Sekretariat telah menghasilkan sebuah registri on-line mandat untuk
menggambar bersama laporan yang berkaitan dengan masing-masing dan menciptakan
gambaran keseluruhan.
Lainnya
Selama masa
hidup PBB, lebih dari 80 koloni telah mencapai kemerdekaan. Majelis Umum
mengadopsi Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negara dan Masyarakat
Kolonial pada tahun 1960 tanpa suara yang menantang tetapi semua kekuatan
kolonial utama memilih abstain. Melalui Komite PBB tentang Dekolonisasi, yang
didirikan pada tahun 1962, PBB telah memfokuskan perhatian pada dekolonisasi. Hal
ini juga didukung negara-negara baru yang berdiri sebagai akibat dari inisiatif
penentuan nasib sendiri. Komite telah mengawasi dekolonisasi setiap negara
lebih besar dari 20.000 km ² dan menghapus mereka dari daftar PBB Wilayah Yang
Tidak Memerintah Sendiri, selain Sahara Barat, sebuah negara lebih besar dari Inggris yang baru dilepaskan oleh Spanyol
pada tahun 1975.
PBB menyatakan
dan mengkoordinasi hari peringatan internasional, periode waktu untuk mengamati beberapa isu atau masalah kepentingan
internasional. Menggunakan simbolisme PBB, sebuah logo yang dirancang khusus
untuk tahun ini, dan infrastruktur Sistem PBB, berbagai hari dan tahun-tahun
telah menjadi katalisator untuk mendorong isu-isu kunci yang menjadi perhatian
dalam skala global. Sebagai contoh, Hari Tuberkulosis Sedunia, Hari Bumi dan Tahun Internasional Gurun dan Desertifikasi.
Pendanaan
PBB dibiayai
dari sumbangan yang dinilai dan bersifat sukarela dari negara-negara
anggotanya. Majelis Umum menyetujui anggaran rutin dan menentukan sumbangan
untuk setiap anggota. Hal ini secara luas berdasarkan kapasitas relatif
kemampuan membayar dari masing-masing negara, yang diukur dengan Pendapatan
Nasional Bruto (PNB) mereka, dengan penyesuaian untuk utang luar negeri dan
rendahnya pendapatan per kapita.
Majelis telah
membentuk prinsip bahwa PBB tidak boleh terlalu bergantung pada salah satu
anggota untuk membiayai operasinya. Dengan demikian, ada sebuah tingkat
"langit-langit", pengaturan jumlah maksimum sumbangan setiap anggota
yang dinilai untuk anggaran rutin. Pada bulan Desember 2000, Majelis merevisi
skala penilaian untuk mencerminkan keadaan global saat ini. Sebagai bagian dari
revisi itu, plafon anggaran rutin berkurang dari 25% menjadi 22%. AS adalah
satu-satunya anggota yang telah memenuhi langit-langit. Selain tingkat
langit-langit, jumlah minimum yang dinilai untuk setiap negara anggota (atau
tingkat 'lantai') ditetapkan sebesar 0,001% dari anggaran PBB. Selain itu,
untuk negara-negara kurang berkembang (LDC), tingkat langit-langit 0,01%
diterapkan.
Anggaran
operasional saat ini diperkirakan sebesar $ 4.190.000.000 untuk periode dua
tahunan dari tahun 2008 sampai 2009, atau sedikit lebih dari 2 milyar dolar per
tahun (lihat tabel untuk kontributor utama).
Sebagian besar
dari pengeluaran PBB adalah untuk misi inti PBB, yaitu perdamaian dan keamanan.
Anggaran pemeliharaan perdamaian untuk tahun fiskal 2010-2011 adalah sekitar $
7 miliar, dengan sekitar 90.000 tentara dikerahkan di 14 misi di seluruh dunia.
Operasi perdamaian PBB didanai oleh penilaian, menggunakan formula yang berasal
dari dana biasa, tetapi termasuk biaya tambahan tertimbang untuk lima anggota
tetap Dewan Keamanan, yang harus menyetujui semua operasi penjaga perdamaian.
Biaya tambahan ini berfungsi untuk mengimbangi tarif penjaga perdamaian yang
dikurangi dari negara-negara kurang berkembang. Per 1 Januari 2008, 10 besar
penyedia kontribusi keuangan yang dinilai pada operasi penjaga perdamaian PBB
adalah: Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Inggris, Perancis, Italia, Cina,
Kanada, Spanyol, dan Republik Korea
Program PBB khusus yang tidak termasuk dalam anggaran rutin (seperti UNICEF, WFP dan UNDP) didanai oleh sumbangan sukarela dari pemerintah negara anggota lainnya. Sebagian besar sumbangan ini adalah kontribusi keuangan, tetapi beberapa adalah dalam bentuk komoditas pertanian yang disumbangkan untuk membantu populasi yang membutuhkan. Karena anggaran mereka bersifat sukarela, banyak dari lembaga-lembaga ini menderita kekurangan dana selama resesi ekonomi. Pada bulan Juli 2009, Program Pangan Dunia melaporkan bahwa ia telah dipaksa untuk memotong jasa karena dana tidak mencukupi. PPD telah menerima hampir seperempat dari total yang dibutuhkan untuk tahun keuangan 09/10.
Kebijakan Personil
PBB dan
lembaga-lembaganya kebal terhadap hukum negara tempat mereka beroperasi, untuk
menjaga ketidakberpihakan PBB sehubungan dengan negara tuan rumah dan anggota.
Meskipun
mereka relatif independen dalam hal kebijakan sumber daya manusia, PBB dan
lembaga-lembaganya secara sukarela menerapkan hukum-hukum negara-negara anggota
mengenai pernikahan sesama jenis, sehingga keputusan tentang status karyawan
dalam sebuah kemitraan yang sama-seks didasarkan pada kebangsaan
karyawan-karyawan tersebut. PBB dan agensi-agensinya mengakui pernikahan sesama
jenis hanya jika karyawan itu adalah warga negara dari negara-negara yang
mengakui perkawinan sesama jenis. Praktek ini tidak secara khusus membahas
pengakuan perkawinan sesama jenis tetapi mencerminkan praktik umum PBB untuk
sejumlah masalah sumber daya manusia. Perlu dicatat juga bahwa beberapa lembaga
memberikan manfaat terbatas pada mitra domestik staf mereka dan beberapa
lembaga tidak mengakui perkawinan sesama jenis atau kemitraan domestik staf
mereka.
Reformasi
Sejak
didirikan, ada banyak seruan untuk mereformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa,
meskipun hampir tidak ada yang setuju bagaimana untuk melakukannya. Beberapa
ingin PBB untuk memainkan peran yang lebih besar atau lebih efektif dalam
urusan dunia, sementara yang lain ingin perannya dikurangi untuk pekerjaan
kemanusiaan. Ada juga sejumlah usulan sudah penambahan keanggotaan Dewan Keamanan
PBB, cara yang lain untuk pemilihan Sekretaris
Jenderal PBB dan untuk
pembentukan Majelis Parlementer PBB.
PBB juga telah
dituduh atas pembuangan sumber daya dan birokrasi yang tidak efisien. Selama
tahun 1990-an, Amerika Serikat menunda pembayaran iuran dengan alasan
inefisiensi, dan hanya mulai pembayaran dengan kondisi bahwa akan diadakan
suatu inisiatif reformasi. Pada tahun 1994, Kantor Pengawasan Internal Jasa
(OIOS) didirikan oleh Majelis Umum sebagai pengawas efisiensi.
Sebuah program
reformasi resmi dimulai oleh Kofi Annan pada tahun 1997. Reformasi tersebut termasuk mengubah keanggotaan tetap
Dewan Keamanan (yang saat ini mencerminkan hubungan kekuasaan pada 1945),
membuat birokrasi lebih transparan, akuntabel dan efisien, membuat PBB lebih
demokratis, dan mulai merencanakan Pakta Perdagangan Senjata.
Pada bulan
September 2005, PBB mengadakan KTT Dunia yang dihadiri oleh sebagian besar
kepala negara anggota, menyebut pertemuan iu sebagai "kesempatan sekali
dalam segenerasi untuk mengambil keputusan berani dalam bidang pembangunan,
keamanan, hak asasi manusia dan reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. ".
Kofi Annan
telah mengusulkan bahwa peserta pertemuan menyetujui " perundingan
besar-besaran (grand bargain)" global untuk reformasi PBB,
memperbaharui fokus organisasi tentang perdamaian, keamanan, hak asasi manusia
dan pembangunan, dan untuk membuatnya lebih siap dalam menghadapi
masalah-masalah di abad ke-21. Dokumen Hasil KTT Dunia menggambarkan
kesimpulan dari pertemuan tersebut, termasuk: pembuatan sebuah Komisi
Pembangunan Perdamaian, untuk membantu negara-negara berkembang dari konflik;
sebuah Dewan Hak Asasi Manusia dan dana demokrasi; sebuah penghukuman yang
jelas dan tidak ambigu tentang terorisme "dalam segala bentuk dan
manifestasi"; perjanjian untuk mencurahkan lebih banyak sumber daya ke
Kantor Layanan
Pengawasan Internal; perjanjian untuk menghabiskan miliaran lebih dalam
mencapai Tujuan
Pembangunan Milenium;
pembubaran Dewan Perwalian, karena misinya sudah terselesaikan; dan,
perjanjian bahwa masing-masing negara , dengan bantuan dari masyarakat
internasional, memiliki "tanggung jawab untuk melindungi" populasi
dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan-dengan pemahaman
bahwa masyarakat internasional siap untuk bertindak "kolektif" dan
"dengan tepat waktu dan tegas" untuk melindungi warga sipil yang
rentan jika suatu negara "secara nyata gagal" dalam memenuhi tanggung
jawabnya.
Kantor Layanan
Pengawasan Internal sedang direstrukturisasi untuk memperjelas ruang lingkup
dan mandatnya, dan akan menerima lebih banyak sumber daya. Selain itu, untuk
meningkatkan kemampuan pengawasan dan audit dari Majelis Umum, Audit Independen
Komite Penasehat (IAAC) sedang dibuat. Pada bulan Juni 2007, Komite Kelima
menciptakan sebuah rancangan resolusi untuk kerangka acuan komite ini.
Sebuah kantor
etika didirikan pada tahun 2006, dan bertanggung jawab untuk melaksanakan
pengungkapan keuangan baru dan kebijakan perlindungan whistleblower.
Bekerja sama dengan OIOS, kantor etika juga merencanakan untuk menerapkan
kebijakan untuk menghindari penipuan dan korupsi. Sekretariat sedang dalam
proses meninjau semua mandat PBB yang berusia lebih dari lima tahun. Peninjauan
ini ditujukan untuk menentukan program mana yang merupakan duplikat atau tidak
perlu yang harus dihilangkan. Tidak semua negara anggota menyetujui mandat mana
di antara lebih dari 7000 mandat yang harus ditinjau ulang.
Sengketa ini
berpusat pada apakah mandat yang telah diperbaharui harus diperiksa Memang,
hambatan yang diidentifikasi - pada khususnya, kurangnya informasi tentang
implikasi sumber daya mandat masing-masing - merupakan pembenaran yang cukup
untuk Majelis Umum untuk menghentikan peninjauan mandat pada bulan September
2008.
Sementara itu,
Majelis Umum meluncurkan sejumlah inisiatif baru yang secara longgar terkait
dengan reformasi pada bulan April 2007, meliputi tata kelola lingkungan
internasional, 'Ditayangkan sebagai Satu' pada tingkat negara untuk
meningkatkan konsolidasi kegiatan program PBB dan organisasi gender yang
bersatu. Sedangkan pencapaian 2 isu pertama itu kecil, Majelis Umum pada
September 2010 menyetujui pembentukan "UN Women" atau Wanita
PBB/PBB Wanita sebagai organisasi PBB yang baru untuk kesetaraan gender dan
pemberdayaan perempuan. ‘UN Women didirikan dengan mempersatukan sumber daya
dan mandat dari empat kesatuan kecil untuk dampak yang lebih besar. Kepala
pertama Wanita PBB adalah Michelle Bachelet, mantan Presiden Chile.
Efektivitas
Beberapa telah
mempertanyakan apakah PBB masih relevan di abad ke-21. Sementara mandat pertama
dan kedua Piagam PBB membutuhkan PBB:. "Untuk memelihara perdamaian dan
keamanan internasional .... (Dan jika perlu untuk menegakkan perdamaian dengan)
mengambil tindakan pencegahan atau penegakan hukum. ", karena struktur
restriktif administrasi, anggota tetap Dewan Keamanan sendiri kadang-kadang mencegah
PBB dari sepenuhnya melaksanakan dua mandat pertama. Tanpa persetujuan bulat,
dukungan (atau minimal abstain) dari semua 5 dari anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Piagam PBB hanya memungkinkan
untuk "mengamati", laporan, dan membuat rekomendasi mengenai konflik
internasional. Kebulatan tersebut di Dewan Keamanan tentang otorisasi aksi
penegakan hukum PBB bersenjata tidak selalu tercapai pada waktunya untuk
mencegah pecahnya perang internasional. Bahkan dengan semua hambatan dan
keterbatasan pada kemampuan PBB untuk menanggapi situasi konflik, berbagai
studi masih telah menemukan PBB telah memiliki banyak keberhasilan penting
dalam 65 tahun keberadaannya.
Pada tahun 1962 Sekjen PBB U Thant memberikan bantuan yang berharga dan mengambil
banyak waktu, tenaga dan inisiatif sebagai negosiator utama antara Nikita Khrushchev dan John F. Kennedy selama Krisis Rudal Kuba, sehingga memberikan hubungan penting dalam pencegahan suatu perang nuklir
pada waktu itu . Sebuah penilitan tahun 2005 oleh RAND Corporation menemukan PBB
berhasil dalam dua dari tiga upaya perdamaian. Studi ini juga membandingkan
upaya PBB untuk pembangunan bangsa dengan orang-orang dari Amerika Serikat, dan
menemukan bahwa tujuh dari delapan kasus PBB damai, bertentangan dengan empat
dari delapan kasus AS damai Juga pada
tahun 2005, Human Security Report mendokumentasikan penurunan jumlah perang,
genosida dan pelanggaran HAM sejak akhir Perang Dingin, dan bukti, meskipun tidak langsung, bahwa aktivisme internasional -
kebanyakan dipelopori oleh PBB - telah menjadi penyebab utama penurunan konflik
bersenjata sejak akhir Perang Dingin.
Pakta Pertahanan Atlantik Utara
Pakta Pertahanan Atlantik Utara (bahasa
Inggris: North Atlantic Treaty
Organization atau disingkat NATO) adalah sebuah organisasi internasional untuk keamanan
bersama yang didirikan pada tahun 1949, sebagai bentuk dukungan terhadap Persetujuan
Atlantik Utara yang ditanda tangani di Washington,
DC pada 4
April 1949. Nama resminya yang lain adalah dalam bahasa
Perancis: l'Organisation du Traité de
l'Atlantique Nord (OTAN).
Pasal utama persetujuan tersebut
adalah Pasal V, yang berisi:
Para anggota setuju bahwa sebuah serangan bersenjata
terhadap salah satu atau lebih dari mereka di Eropa maupun di Amerika
Utara akan dianggap sebagai serangan
terhadap semua anggota. Selanjutnya mereka setuju bahwa, jika serangan
bersenjata seperti itu terjadi, setiap anggota, dalam menggunakan hak untuk
mepertahankan diri secara pribadi maupun bersama-sama seperti yang tertuang
dalam Pasal ke-51 dari Piagam
PBB, akan membantu anggota yang
diserang jika penggunaan kekuatan semacam itu, baik sendiri maupun
bersama-sama, dirasakan perlu, termasuk penggunaan pasukan bersenjata, untuk
mengembalikan dan menjaga keamanan wilayah Atlantik Utara.
Pasal ini diberlakukan agar jika
sebuah anggota Pakta Warsawa
melancarkan serangan terhadap para sekutu Eropa dari PBB, hal tersebut akan dianggap sebagai serangan terhadap
seluruh anggota (termasuk Amerika Serikat sendiri), yang mempunyai kekuatan
militer terbesar dalam persekutuan tersebut dan dengan itu dapat memberikan
aksi pembalasan yang paling besar. Tetapi kekhawatiran terhadap kemungkinan
serangan dari Eropa Barat ternyata tidak menjadi kenyataan. Pasal tersebut baru
mulai digunakan untuk pertama kalinya dalam sejarah pada 12
September 2001, sebagai tindak balasan terhadap peristiwa serangan teroris 11
September 2001 terhadap AS yang terjadi sehari
sebelumnya.
Saling Membantu
Demikian
dikatakan Menteri Luar Negeri Inggris, Ernest Bevin dalam sebuah pidato di
radio. "Apa yang dapat dilakukan negara-negara yang cinta damai dan
kebebasan? Hanya diam dan menunggu sampai satu demi satu dimusnahkan? Atau
membentuk sistem keamanan kolektif yang menyatukan rakyat semua negara untuk
menghadapi ancaman ini? Kami memutuskan untuk mengambil pilihan kedua."
Inti
Perjanjian NATO adalah pasal 5, yaitu tentang jaminan untuk saling membantu.
Dengan demikian semua negara anggota mewajibkan diri untuk saling membantu jika
diserang. Tetapi bentuk dukungan tidak ditetapkan, dan tiap negara anggota
bebas menentukan sendiri.
NATO
Terdiri dari negara-negara superpower gabungan antara eropa dan amerika seperti
amerika serikat , inggris dan rusia bertugas menjaga keamanan dan meningkatkan
hubungan kerja sama regional antar amerika-eropa.dalam kenyataannya lebih
bertugas menjaga keamanan di seluruh dunia atau bisa disebut juga "polisi
dunia"
Anggota
pendiri (1949)
- Amerika Serikat
- Belanda
- Belgia
- Britania Raya
- Denmark
- Islandia
- Italia
- Kanada
- Luksemburg
- Norwegia
- Perancis
- Portugal
Perkembangan NATO di Eropa
Negara-negara
yang bergabung pada masa Perang
Dingin
- → Jerman Timur (1990)
- Ceko (1999)
- Polandia (1999)
- Hungaria (1999)
- Bulgaria (2004)
- Estonia (2004)
- Latvia (2004)
- Lituania (2004)
- Rumania (2004)
- Slowakia (2004)
- Slovenia (2004)
- Albania (1 April 2009)
Eslandia
dan Yunani sudah keluar
Persenjataan yang dimiliki NATO
NATO ini
memiliki kekuatan untuk memepertahankan wilayah Eropa Barat dan Amerika Serikat
dari serangan Pakta Warsawa yang merupakan kekuatan pertahanan negara-negara
Eropa Timur, adalah mempunyai:
1. 560 peluru kendali
2. 900 peluru kendali nuklir jarak sedang
3. 800 senjata nuklir jarak sasaran 1000 sampai 5000
km, yang meliputi SS-4,SS-5 dan SS-20 serta pembom nuklir.
Sejak Maret 1983, NATO merencanakan penempatan 180
persing 2, 464 peluru kendali jelejah dilima negara Eropa Barat.
Kekuatan Konvensional NATO terdiri dari :
1. 76 divisi dan 113 brigade yang berkekuatan 4,4
juta serdadu.
Di Eropa, NATO memiliki :
1. 2,6 juta orang serdadu.
2. 22.370 Tank.
3. 10.750 pucuk artileri
4. 3000 pesawat terbang
5. 9000 kapal nuklir.
BAB III
PENUTUP
KESIMPULAN
Dari uraian-uraian diatas
menggambarkan dengan jelas bahwa antar negara saling berhubungan antara yang
satu dengan yang lain, saling membutuhkan antara mereka, saling melindungi
antara satu dengan yang lainnya. Hal ini mereka wujudkan dengan menciptakan oraganisasi
ASEAN dalam tingkat kawasan Asia Tenggara, PBB dalam kawasan internasioanal
(dunia), maupun NATO dalam kawasan Atlantik Utara.
Dengan adanya hubunganantar negara
dan terciptanya organisasi-organisasi antar negar maka akan meminimalisir
munculnya kekisruhan antara negara di dunia ini serta dapat memberi dukungan
yang baik antara negara yang “besar” kepada negara yang “kecil” untuk saling
menjalin mitra baik dibidang politik, ekonomi, militer sosial budaya, hukum dan
hankam antar negara. Dengan adanya hubungan-hubungan ini maka akan mendorong
kehidupan dunia yang lebih baik.
DAFTAR PUSATAKA
1. Wikipedia ASEAN
2. Wikipedia Perserikatan Bangsa-Bangsa
3. Wikipedia NATO
4. A. Rahman H.I. 2007. Sistem Politik Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Lampiran
Bendera PBB emblem
PBB
Gedung Sekretariat PBB
di markas PBB di New York City. Sekretaris
Jenderal saat ini, Ban Ki-moon dari Korea Selatan.
Istana Perdamaian, markas Mahkamah Internasional di Den Haag,
Belanda Eleanor Roosevelt
dengan Deklarasi Universal
HAM
pada tahun 1949.
Sekretaris-Jenderal PBB
|
|||||
No.
|
Nama
|
Asal negara
|
Mulai menjabat
|
Selesai menjabat
|
Catatan
|
1
|
2
Februari 1946
|
10 November
1952
|
Mundur
|
||
2
|
10 April
1953
|
18
September 1961
|
Meninggal
sewaktu menjabat
|
||
3
|
30
November 1961
|
1
Januari 1972
|
Sekjen
pertama dari Asia
|
||
4
|
1
Januari 1972
|
1
Januari 1982
|
|||
5
|
1
Januari 1982
|
1
January 1992
|
Sekjen
pertama dari Amerika
|
||
6
|
1
Januari 1992
|
1
Januari 1997
|
Sekjen
pertama dari Afrika
|
||
7
|
1
Januari 1997
|
1
Januari 2007
|
|||
8
|
1
Januari 2007
|
10 besar donatur di PBB, 2009[50] Negara anggota Kontribusi
(% dari anggaran UN) Amerika Serikat 22,00% Jepang
16,624% Jerman
8,577% Britania Raya 6,642% Perancis 6,301% Italia
5,079% Kanada
2,977% Spanyol 2,968% Cina 2,667% Meksiko 2,257% Negara anggota lainnya 23,908%
Lambang ASEAN
Negara-negara ASEAN
Bendera NATO Menteri
Luar Negeri Inggris Ernest Bevin
Peta negara-negara anggota
NATO
Karzai Murka, Tentara NATO Didesak Tinggalkan Desa Afghanistan.[1]
Presiden
karzai
Jumat, 16 Maret 2012 10:42 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, KABUL --
Presiden Afghanistan, Hamid Karzai mendesak tentara NATO agar meninggalkan
semua desa Afghanistan dan berkumpul di barak utama mereka setelah pembantaian
16 warg sipil oleh seorang prajurit AS.
Seruan presiden Afghanistan tersebut mempertegas kemarahan akibat pembantian itu dan membuat keruh rencana AS untuk meninggalkan negeri itu. Pada saat yang hampir bersamaan, Taliban Afghanistan mengumumkan faksi santri tersebut menghentikan pembicaraan perdamaian dengan Amerika Serikat.
Pembicaraan itu dipandang sebagai kesempatan baik guna mengakhiri konflik selama satu dasawarsa di negeri tersebut. Taliban menuding sikap AS yang tak jelas sebagai penyebab semua peristiwa itu.
Karzai, di dalam pernyataan setelah pertemuan dengan Menteri Pertahanan AS Leon Panetta di ibu kota Afghanistan, Kabul, mengatakan sebagai konsekuensi dari pembantaian akhir pekan tersebut, pasukan keamanan internasional harus dikeluarkan dari pos terdepan desa Afghanistan dan kembali ke barak yang lebih besar.
Tentara yang diduga melakukan penembakan itu berasal dari kompleks pasukan khusus yang seupa dengan kompleks lain di seluruh negeri yang mendukung strategi anti-perlawanan oleh NATO sebelum tenggar 2014 bagi penarikan pasukan tempur Barat.
Peristiwa tersebut telah merusak hubungan antara Afghanistan dan Amerika Serikat dan semua upaya harus dilakukan guna menghindari kejadian serupa pada masa depan, kata Karzai.
Seruan presiden Afghanistan tersebut mempertegas kemarahan akibat pembantian itu dan membuat keruh rencana AS untuk meninggalkan negeri itu. Pada saat yang hampir bersamaan, Taliban Afghanistan mengumumkan faksi santri tersebut menghentikan pembicaraan perdamaian dengan Amerika Serikat.
Pembicaraan itu dipandang sebagai kesempatan baik guna mengakhiri konflik selama satu dasawarsa di negeri tersebut. Taliban menuding sikap AS yang tak jelas sebagai penyebab semua peristiwa itu.
Karzai, di dalam pernyataan setelah pertemuan dengan Menteri Pertahanan AS Leon Panetta di ibu kota Afghanistan, Kabul, mengatakan sebagai konsekuensi dari pembantaian akhir pekan tersebut, pasukan keamanan internasional harus dikeluarkan dari pos terdepan desa Afghanistan dan kembali ke barak yang lebih besar.
Tentara yang diduga melakukan penembakan itu berasal dari kompleks pasukan khusus yang seupa dengan kompleks lain di seluruh negeri yang mendukung strategi anti-perlawanan oleh NATO sebelum tenggar 2014 bagi penarikan pasukan tempur Barat.
Peristiwa tersebut telah merusak hubungan antara Afghanistan dan Amerika Serikat dan semua upaya harus dilakukan guna menghindari kejadian serupa pada masa depan, kata Karzai.
Afghanistan Minta Percepat Pengalihan Keamanan dari
AS-NATO.[2]
Jumat, 16 Maret 2012 10:10 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, KABUL -- Presiden
Afghanistan, Hamid Karzai, pada Kamis (15/3) mengatakan bahwa Amerika Serikat
(AS) dan pemerintah Afghanistan harus bekerja sama untuk penyerahan tanggung
jawab keamanan lebih awal. Penyerahan keamanan itu dilakukan dari pasukan AS
dan NATO kepada tentara dan polisi Afghanistan.
Karzai mengatakan kepada Menteri Pertahanan AS, Leon Panetta, "Kedua pihak (pemerintah Afghanistan dan AS) harus bekerja sama untuk peralihan keamanan dari pasukan internasional kepada tentara Afghanistan di tahun 2013 bukan 2014. Pemerintah Afghanistan siap untuk mengambil tanggung jawab keamanan secara keseluruhan," kata pernyataan kantor Karzai, seperti dilansir Xinhua, Jumat (16/3).
Sebelumnya, Presiden AS Barack Obama mengatakan bahwa pasukan NATO di Afghanistan akan beralih ke peran dukungan pada 2013. Artinya, peralihan itu terjadi setahun menjelang tanggal yang dijadwalkan untuk menyelesaikan penarikan pasukan dari negara yang dilanda perang itu.
Karzai juga mengatakan kepada Panetta bahwa AS harus menarik pasukannya dari desa-desa Afghanistan, di mana mereka memiliki kamp-kamp militer dan pos-pos, dan merelokasi mereka di basis mereka di seluruh negeri. Hal itu disampaikannya, setelah terjadi aksi penembakan oleh seorang tentara AS yang menewaskan 16 warga sipil Afghanistan di provinsi selatan Kandahar, tempat kelahiran dan kubu kelompok Taliban.
Tersangka, seorang staf sersan Angkatan Darat yang kata militer AS bertindak sendirian, meninggalkan markasnya di Kabupaten Panjwai Kandahar, Ahad pagi, dan membunuh 16 warga desa, termasuk tiga perempuan dan sembilan anak. Panetta berjanji untuk menindak pelaku pembunuhan itu.
Para pejuang Taliban juga mengumumkan penangguhan perundingan perdamaian awal dengan AS, kata salah seorang petinggi Taliban. Alasannya adalah Washington tidak menunjukkan sikap yang jelas dalam perundingan tersebut.
Karzai mengatakan kepada Menteri Pertahanan AS, Leon Panetta, "Kedua pihak (pemerintah Afghanistan dan AS) harus bekerja sama untuk peralihan keamanan dari pasukan internasional kepada tentara Afghanistan di tahun 2013 bukan 2014. Pemerintah Afghanistan siap untuk mengambil tanggung jawab keamanan secara keseluruhan," kata pernyataan kantor Karzai, seperti dilansir Xinhua, Jumat (16/3).
Sebelumnya, Presiden AS Barack Obama mengatakan bahwa pasukan NATO di Afghanistan akan beralih ke peran dukungan pada 2013. Artinya, peralihan itu terjadi setahun menjelang tanggal yang dijadwalkan untuk menyelesaikan penarikan pasukan dari negara yang dilanda perang itu.
Karzai juga mengatakan kepada Panetta bahwa AS harus menarik pasukannya dari desa-desa Afghanistan, di mana mereka memiliki kamp-kamp militer dan pos-pos, dan merelokasi mereka di basis mereka di seluruh negeri. Hal itu disampaikannya, setelah terjadi aksi penembakan oleh seorang tentara AS yang menewaskan 16 warga sipil Afghanistan di provinsi selatan Kandahar, tempat kelahiran dan kubu kelompok Taliban.
Tersangka, seorang staf sersan Angkatan Darat yang kata militer AS bertindak sendirian, meninggalkan markasnya di Kabupaten Panjwai Kandahar, Ahad pagi, dan membunuh 16 warga desa, termasuk tiga perempuan dan sembilan anak. Panetta berjanji untuk menindak pelaku pembunuhan itu.
Para pejuang Taliban juga mengumumkan penangguhan perundingan perdamaian awal dengan AS, kata salah seorang petinggi Taliban. Alasannya adalah Washington tidak menunjukkan sikap yang jelas dalam perundingan tersebut.
Redaktur: Dewi Mardiani
Sumber: Antara
NATO Akui Bunuh Anak Afghanistan.[3]
Fajar Nugraha
Selasa, 14 Februari 2012 08:57 wib
KABUL - Pasukan
koalisi North Atlantic Treaty Organisation (NATO) yang dipimpin Amerika Serikat
(AS) mengakui memang menewaskan anak-anak Afghanistan dalam serangan udara
pekan lalu. Sebelumnya Presiden Afghanistan mengecam insiden ini.
Presiden Hamid Karzai pantas marah. Serangan yang terjadi pada 8 Februari lalu tersebut, menyebabkan beberapa anak-anak kecil turut menjadi korban akibat kecerobohan yang dilakukan oleh pasukan keamanan NATO (ISAF).
Juru bicara ISAF Brigadir Jenderal Carsten Jacobson mengatakan, sebuah penyelidikan dilakukan terhadap pasukan yang mengejak sekelompok pria dan menunjukan perilaku mencurigakan.
"Kelompok pria itu kemudian diburu oleh pesawat (ISAF) dan melancarkan serangan atas arahan pasukan di darat. Saat serangan terjadi, beberapa anak-anak Afghanistan turut menjadi korban," ucap Brigjen Jacobson seperti dikutip The Daily Star, Selasa (14/2/2012).
Namun pihak Afghanistan menolak anggapan bahwa sekelompok pria itu menunjukan perilaku yang mengancam. Anggota Parlemen Afghanistan dari wilayah Kapisa Mohammad Tahir Safi mengaku mendapatkan bukti percakapan antara kepala intelijen Afghanistan di wilayah setempat dengan seorang Kolonel asal Prancis.
Kepala intelijen itu kemudian memastikan bahwa wilayah yang terkena serangan udara ISAF itu, sama sekali tidak berbahaya. Safi menambahkan, pasukan Prancis kemudian menggerebek rumah dari dua orang mantan anggota militan dan mereka hanya menemukan satu mortar dan satu senjata api dan beberapa amunisi.
"Sekira 600 meter dari desa yang dibom, anak-anak berkumpul untuk membuat api unggun dan tiba-tiba saja sebuah pesawat menjatuhkan bom pertama dan diikuti oleh bom kedua," ungkap Safi.
Menurut keterangan Safi, total ada delapan korban tewas dalam penyerangan tersebut. Anak-anak yang tewas berusia sekira enam hingga 14 tahun.
Sementara Brigjen Jacobson mengakui kematian warga yang tidak bersalah ini adalah sebuah tragedi. Tetapi dirinya bersikeras bahwa pihaknya tidak tahu mengapa hal ini bisa terjadi.
(faj)
Presiden Hamid Karzai pantas marah. Serangan yang terjadi pada 8 Februari lalu tersebut, menyebabkan beberapa anak-anak kecil turut menjadi korban akibat kecerobohan yang dilakukan oleh pasukan keamanan NATO (ISAF).
Juru bicara ISAF Brigadir Jenderal Carsten Jacobson mengatakan, sebuah penyelidikan dilakukan terhadap pasukan yang mengejak sekelompok pria dan menunjukan perilaku mencurigakan.
"Kelompok pria itu kemudian diburu oleh pesawat (ISAF) dan melancarkan serangan atas arahan pasukan di darat. Saat serangan terjadi, beberapa anak-anak Afghanistan turut menjadi korban," ucap Brigjen Jacobson seperti dikutip The Daily Star, Selasa (14/2/2012).
Namun pihak Afghanistan menolak anggapan bahwa sekelompok pria itu menunjukan perilaku yang mengancam. Anggota Parlemen Afghanistan dari wilayah Kapisa Mohammad Tahir Safi mengaku mendapatkan bukti percakapan antara kepala intelijen Afghanistan di wilayah setempat dengan seorang Kolonel asal Prancis.
Kepala intelijen itu kemudian memastikan bahwa wilayah yang terkena serangan udara ISAF itu, sama sekali tidak berbahaya. Safi menambahkan, pasukan Prancis kemudian menggerebek rumah dari dua orang mantan anggota militan dan mereka hanya menemukan satu mortar dan satu senjata api dan beberapa amunisi.
"Sekira 600 meter dari desa yang dibom, anak-anak berkumpul untuk membuat api unggun dan tiba-tiba saja sebuah pesawat menjatuhkan bom pertama dan diikuti oleh bom kedua," ungkap Safi.
Menurut keterangan Safi, total ada delapan korban tewas dalam penyerangan tersebut. Anak-anak yang tewas berusia sekira enam hingga 14 tahun.
Sementara Brigjen Jacobson mengakui kematian warga yang tidak bersalah ini adalah sebuah tragedi. Tetapi dirinya bersikeras bahwa pihaknya tidak tahu mengapa hal ini bisa terjadi.
(faj)